Berita

Isu Privasi, 98,59 Persen Saham Aplikasi Grindr Bakal Dijual

Tanggal: 13/03/2020

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan teknologi asal China, Beijing Kunlun Tech, menawarkan aplikasi kencan miliknya, Grindr, seharga US$608 juta (sekitar Rp8,63 triliun). Perusahaan tersebut berencana menjual 98,59 persen saham di Grindr ke San Vicente Acquisition, sebuah perusahaan induk yang berbasis di negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Dikutip dari AFP, Sabtu (7/3), Beijing Kunlun memutuskan menjual aplikasi kencan khusus kalangan LGBT karena mendapat tekanan dari otoritas AS yang khawatir soal penyalahgunaan data para pengguna. Sejumlah pejabat keamanan nasional di Washington khawatir platform itu disalahgunakan pemerintah China untuk memeras orang Amerika dengan izin keamanan pemerintah. Beijing Kunlun Tech sebelumnya membeli saham mayoritas Grindr pada 2016 dan membeli saham tersisa dua tahun kemudian dengan total uang US$254 juta. Penjualan saham itu menunggu persetujuan dari komite AS yang berwenang meninjau transaksi yang melibatkan investasi asing. Grindr sebelumnya dituduh melakukan pengelolaan data yang tidak benar di bawah kepemilikan Beijing Kunlun. Aplikasi itu disebut telah melanggar peraturan privasi Uni Eropa dengan membagikan data GPS, usia, dan jenis kelamin penggunanya kepada perusahaan pihak ketiga untuk membantu pencapaian target iklan mereka. Organisasi nirlaba yang dibiayai pemerintah, Dewan Konsumen Norwegia (NCC), dalam laporannya berjudul 'Out of Control' menyebut pembagian data ini secara implisit mengungkapkan orientasi seksual pengguna. Hal itu ditemukan berdasarkan penelitian atas penggunaan data pribadi oleh 10 aplikasi populer. Kesimpulannya, industri periklanan "secara sistematis melanggar hukum". "Setiap kali Anda membuka aplikasi seperti Grindr, jaringan iklan mendapatkan lokasi GPS Anda, pengidentifikasi perangkat, dan bahkan fakta bahwa Anda menggunakan aplikasi kencan gay," kata aktivis Max Schrems dalam sebuah pernyataan NCC. "Ini adalah pelanggaran serius terhadap Hak Privasi Uni Eropa," cetusnya. Sementara, pihak Beijing Kunlun Tech sendiri, kepada The New York Times, masih enggan berkomentar dengan dalih belum membaca laporan itu.

Selengkapnya ...

Cegah Penyadapan, Pejabat Disebut Perlu Aplikasi Khusus

Tanggal: 13/03/2020

Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti keamanan siber menyarankan agar Indonesia perlu membuat aplikasi hingga teknologi keamanan buatan Indonesia untuk mengamankan pejabat tinggi negara dari serangan-serangan spyware yang bisa menyadap rahasia negara dan mengancam keamanan nasional. Pengamanan pejabat tinggi negara ini termasuk presiden, wakil presiden, hingga para menteri. Territory Channel Manager Kaspersky SEA, Donny Koesmandarin mengatakan pembangunan aplikasi hingga keamanan ini sebaiknya tidak melibatkan pihak ketiga, khususnya dari luar negeri untuk menghindari eksploitasi dari pihak luar. Sebab ilmu keamanan data menganut konsep ketidakpercayaan. "Kalau perlu atau tidak, ya perlu [aplikasi & keamanan]. Tidak ada yang bisa dipercaya kalau keamanan. Harus paranoid semua apa pun harus hati-hati," kata Donny kepada awak media di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/2). Bagi Donny, pemerintah Indonesia harus mampu membuat sebuah aplikasi yang bisa dikontrol sepenuhnya oleh Indonesia. Aplikasi tersebut juga bisa dipantau oleh pemerintah Indonesia untuk terus meninjau keamanan komunikasi pejabat tinggi negara. "Dengan berjalannya waktu kita sudah sudah siap untuk itu," kata Donny. Salah satu spyware yang menjadi momok para pejabat negara adalah Pegasus. Sebab, malware ini kerap digunakan untuk membobol perangkat orang penting lewat aplikasi pesan instan WhatsApp. Malware ini pula yang menyusup ke ponsel Jamal Khashoggi, jurnalis incaran Arab Saudi yang akhirnya dibunuh di kedutaan Saudi. Malware ini pula yang berhasil membobol ponsel bos Amazon, Jeff Bezos. Pegasus adalah spyware yang bisa meretas ponsel korban dengan cara menelepon atau mengirimkan file lewat WhatsApp. Sebelumnya, pengamat keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya mengatakan presiden, wakil presiden, dan para menteri masuk kategori VIP yang harus memiliki pengamanan spesial. "Soal potensi pejabat Indonesia diretas itu saya setuju. Memang pejabat penting di Indonesia, presiden, menteri dan pejabat dengan posisi penting harus diamankan dengan baik dan itu tugas Badan Siber dan Sandi Negara atau Badan Intelijen Negara (BIN)," ujar Alfons beberapa waktu lalu. (jnp/eks)

Selengkapnya ...

8 Buoy-Kabel Optik Tsunami Baru Dilepas di Indonesia Timur

Tanggal: 23/01/2020

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan memasang empat cable based tsunameter (CBT), alat pendeteksi tsunami berbasis kabel optik, di perairan Indonesia bagian timur, tepatnya di sekitar Sulawesi hingga Halmahera. Tak hanya itu, BPPT juga akan memasang delapan buoy di sejumlah perairan Indonesia untuk memperkuat sistem deteksi dan peringatan dini tsunami. "Tahun 2020 kami akan menambah lagi posisinya lebih ke arah Indonesia timur, jadi kami akan memasang 8 buoy, kemudian empat lagi CBT di pulau-pulau di sekitar Halmahera, Sulawesi dan lainnya," kata Deputi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Yudi Anantasena, seperti dilaporkan Antara, Selasa (14/1). Pemasangan Ina-CBT dan buoy yang baru bertujuan untuk memperkuat sistem peringatan dini tsunami. Pada 2019, BPPT telah memasang empat buoy di selatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, selatan Malang, Jawa Timur, selatan Cilacap, dan Selat Sunda. "BMKG harus memberikan peringatan potensi terjadi tsunami nanti diverifikasi oleh buoy dan CBT, apakah benar terjadi tsunami atau tidak sehingga BMKG bisa lebih cepat untuk mengonfirmasi ada atau tidaknya," tuturnya. Ina-CBT dengan kabel fiber optik sepanjang 3,5 km dipasang di Pulau Sertung di sekitar Gunung Anak Krakatau sebagai bentuk mitigasi dan reduksi risiko bencana, agar dapat mengurangi korban jiwa dan kerusakan harta benda apabila terjadi letusan Gunung Anak Krakatau yang memicu adanya tsunami. Selain itu, ada Ina-CBT dengan kabel optik sepanjang 7,5 kilometer di Pulau Sipora di Perairan Mentawai. Ia menjelaskan CBT yang akan dipasang di sekitar Halmahera dengan panjang kabel 25 kilometer "CBT untuk menghubungkan pulau-pulau kecil, di situ akan kami pasang beberapa sensor. Dan kami punya dua hub di daratan sehingga punya kontrol yang lebih bagus," ujarnya. Untuk pemasangan CBT baru itu, kata dia, tentu akan dilakukan tender untuk ditawarkan kepada pihak swasta dalam rangka melakukan pemasangan kabel bawah laut. Selain itu, Yudi menuturkan BPPT ke depan akan mengembangkan CBT dengan sensor yang lebih canggih yang dapat mendeteksi sejumlah fenomena laut, seperti suhu di bawah permukaan laut, tekanan dan seismik. Sementara CBT buatan BPPT yang terpasang saat ini baru bisa mengukur perbedaan tekanan air hingga sangat kecil di bawah permukaan laut guna mendeteksi potensi tsunami yang muncul, dan gempa.

Selengkapnya ...

5 Aplikasi untuk Cek Cuaca Ekstrem

Tanggal: 23/01/2020

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut cuaca ekstrem masih akan terjadi hingga Maret 2020. Cuaca ekstrem yang menyebabkan hujan deras dengan intensitas tinggi bakal terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Akibat cuaca ekstrem itu, wilayah Jabodetabek diguyur hujan deras sejak Selasa (31/12) sore hingga Rabu (1/1) siang. Bahkan sebagian wilayah Jabodetabek yang berada dekat aliran sungai terendam. Guna memastikan prakiraan cuaca itu, berikut daftar aplikasi yang bisa Anda unduh di Google Play Store untuk menghimpun informasi terkait cuaca:

Selengkapnya ...

‹ First  < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >  Last ›

Program Acara

AKTUAL (117)
DI SINI AJA (4)
FOLDER IT (1)
HEALING SKUY (1)
INSIGHT (0)
LIVE STREAMING (11)
NGEVENT YUK (1)
NGOPOT (7)
PLANNING HOLIDAY (4)
PODCAST PASTI (4)
RE - FIL (5)
RETRO ID (1)
STMIK TODAY (5)

Prakata

Profil STMIK Widya Pratama

Info PMB