Berita

Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia?

Tanggal: 23/02/2018

KOMPAS.com - Populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017, setidaknya begitu menurut laporan teranyar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII). Mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat urban. Pemanfaatannya sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga membeli barang, memesan transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Jawa paling banyak terpapar internet yakni 57,70 persen. Selanjutnya Sumatera 19,09 persen, Kalimantan 7,97 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali-Nusa 5,63 persen, dan Maluku-Papua 2,49 persen. Usia muda, banyak inovasi Internet tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. Sebanyak 49,52 persen pengguna internet di Tanah Air adalah mereka yang berusia 19 hingga 34 tahun. Kelompok ini mengabsahkan profesi-profesi baru di ranah maya, semisal Selebgram (selebritas Instagram) dan YouTuber (pembuat konten YouTube). Menjamurnya perusahaan rintisan digital atau startup pun sedikit banyak digerakan oleh kelompok usia ini, baik mereka sebagai pendiri atau konsumen. Di posisi kedua, sebanyak 29,55 persen pengguna internet Indonesia berusia 35 hingga 54 tahun. Kelompok ini berada pada usia produktif dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Remaja usia 13 hingga 18 tahun menempati posisi ketiga dengan porsi 16,68 persen. Terakhir, orang tua di atas 54 tahun hanya 4,24 persen yang memanfaatkan internet. Tingkat pendidikan dan level ekonomi Selain usia, faktor pendidikan memengaruhi penetrasi internet di Indonesia. Sebanyak 88,24 dari mereka yang menggenggam gelar S2 dan S3 terhubung dengan internet. Mayoritas lulusan S1 dan Diploma juga telah menggunakan internet, yakni sebanyak 79,23 persen. Di beberapa universitas dan akademi kejuruan, internet memang telah menjadi bagian penting dari proses belajar-mengajar. Contohnya, tugas dan ujian dikumpulkan lewat e-mail, bukan lagi berbentuk kertas. Mencari referensi pun kerap dari jurnal online atau e-Book, bukan buku-buku fisik. Dalam proses administrasi seperti pengambilan mata kuliah, evaluasi dosen, hingga survey di kampus juga sudah terhubung ke sistem online. Untuk yang tingkat pendidikannya sampai SMA/MA/Paket C, SMP/MTs/Paket B, SD/MI/Paket A, dan yang tidak sekolah, persentase pengguna internetnya secara berurutan 70,54 persen, 48,53 persen, 25,10 persen, dan 5,45 persen. Dari level ekonomi juga bisa dibedakan, di mana mayoritas pengguna internet berasal dari kelas menengah ke bawah. Dari 143 juta masyarakat Indonesia yang sudah terkoneksi internet, ada sekitar 62,5 juta masyarakat kelas menengah ke bawah yang menggunakan internet. Sedangkan masyarakat kelas atas sebesar 2,8 juta jiwa. Dalam survei ini, APJII menggunakan 2.500 responden dengan margin of error +- 1,96 persen dan level of confidence 95 persen. Pengumpulan data ini melalui wawancara dengan bantuan kuisioner. Responden berasal dari enam wilayah Indonesia, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa, dan Maluku-Papua. APJII menggunakan metodologi multi stage cluster sampling, yakni urban, rural-urban, dan rural. Survei dengan metodologi ini diklaim bisa mengetahui persoalan yang dihadapi terkait penetrasi internet di Indonesia.

Selengkapnya ...

Update Windows 10 Paksa Pengguna Serahkan Data Nomor HP

Tanggal: 04/01/2018

KOMPAS.com - Update terbaru OS Windows 10 (build 17063) memaksa pengguna memasukkan data nomor handphone (HP), tanpa memberi opsi untuk melewatinya. Jika data nomor telepon tidak dimasukkan, maka proses update tidak bisa dilanjutkan. Ketika melakukan instalasi versi terbaru, akan muncul sebuah pemberitahuan pada layar yang meminta pengguna untuk memasukkan nomor ponsel. Tujuannya adalah untuk menghubungkan perangkat PC dengan smartphone yang dimiliki, memberikan pengalaman seamless saat pengguna beralih dari gadget mobile ke desktop. Celakanya, pilihan tersebut tidak bisa dilewatkan oleh pengguna, sebab Microsoft tidak menyediakan tombol Skip. Alhasil, instalasi tak akan dilanjutkan jika pengguna tidak memasukkan nomor ponselnya. Di versi sebelumnya, proses ini masih bisa dilewati. Jika kolom nomor ponsel diisi, Microsoft akan mengirim pesan singkat (SMS). Pesan tersebut berisi tautan yang akan menghubungkan perangkat dengan ponsel milik pengguna. Berdasarkan informasi yang dihimpun KompasTekno dari Phone Arena, Kamis (4/1/2018), banyak yang berpendapat bahwa tidak tersedianya pilihan untuk melewati proses itu disebabkan karena masalah teknis. Sebuah asumsi menyebutkan bahwa tombol skip sebetulnya ada, namun tidak muncul di versi update Windows 10 build 17063, karena suatu dan lain hal, seperti kesalahan pemrograman dan sebagainya. Namun benar atau tidaknya asumsi tersebut masih simpang siur, sebab hingga berita ini ditayangkan, Microsoft belum memberikan pernyataan resmi.

Selengkapnya ...

3 Januari, Kominfo Hidupkan Mesin Pengais Konten Negatif

Tanggal: 03/01/2018

JAKARTA, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah selesai menguji coba mesin pengais (crawling) konten negatif atau disebut "Ais". Diharapkan mesin internet ini bisa mereduksi penyebaran konten-konten berbau pornografi, judi, kekerasan, radikalisme, dan SARA, di internet Tanah Air. Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Ais mulai beroperasi 3 Januari 2018 mendatang. Ada tim khusus beranggotakan 58 orang yang bakal in-charge selama 24 jam, dibagi dalam tiga shift. "Mesin ini akan lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan volume untuk menyaring konten negatif," kata dia, Jumat (29/12/3017), di "War Room" Kominfo lantai 8, Medan Merdeka, Jakarta. Satu kali crawling dengan memasukkan kata kunci tertentu dibutuhkan dapat mengais jutaan konten dalam waktu 5 hingga 10 menit. Selanjutnya, dipilih puluhan ribu konten-konten prioritas yang dianggap paling membahayakan berdasarkan tingkat view dan potensi viral-nya. Konten-konten prioritas itu diverifikasi oleh tim verifikator. Tim tersebut yang menganalisis apakah konten bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia atau masih dalam batas wajar. Perlu dicatat, mesin hanya bisa mengais konten negatif yang tertera di ranah internet publik. Mesin tak bisa mengais konten percakapan personal dan akun media sosial yang disetel "private". Setelah tersaring, konten-konten itu dipindai alias screen-capture sebagai bukti. Untuk sementara mekanisme screen-capture masih manual, tetapi sedang diupayakan agar serba otomatis. Dengan barang bukti screen-capture, konten-konten akan diserahkan ke tim eksekutor. Mereka yang menentukan tindakan apa yang perlu diambil. Jika konten negatif berada dalam situs, pemerintah sudah punya jalur komunikasi yang tersinkronisasi dengan para penyedia jasa internet alias internet service provider (ISP). Masing-masing ISP lantas akan melakukan pemblokiran. "Beda-beda tiap ISP. Ada yang butuh 15 menit hingga 3 jam. Rata-rata di bawah tiga jam untuk take down," Semuel menuturkan. Jika konten negatif disebar oleh akun di media sosial, pemerintah akan berkoordinasi dengan penyelenggara media sosial yang bersangkutan. Sudah ada sembilan layanan yang bekerja sama dengan Kominfo, yakni Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, BBM, Line, Telegram, Bigo, dan Google. Sementara itu, jika konten negatif terpatri di portal berita yang terdaftar di Dewan Pers, pemerintah bakal mengikuti ketentuan UU Pers. Portal berita tak serta-merta diblokir, melainkan diberi hak jawab terlebih dahulu. Ais tak cuma bisa dimanfaatkan oleh Kominfo, melainkan juga lembaga-lembaga negara lain. Misalnya saja BNN, BPOM, Kepolisian, dan pihak mana saja yang berkepentingan demi menjaga kesatuan negara. "Misalnya untuk mendeteksi peredaran obat-obat terlarang, alat ini bisa dipakai BNN. Bisa juga Bawaslu pakai untuk urusan konten negatif yang berhubungan dengan Pilkada. Jadi yang menentukan take down atau tidak bukan kami, tetapi lembaga masing-masing. Kalau Kominfo yang benar-benar urgent seperti pornografi," Semuel menjelaskan. Ais ini merupakan mesin hasil lelang yang dibuka Kominfo pada Agustus lalu dan dimenangkan PT Industri Telekomunikasi (INTI). Harga penawaran yang diajukan PT INTI adalah Rp 198 miliar dengan harga terkoreksi Rp 194 miliar. Adapun proses pembayaran proyek menggunakan mekanisme "lump sum". Selain dengan Ais, pemberantasan konten-konten negatif di internet juga lewat pelaporan masyarakat di situs Trust Positif Kominfo.

Selengkapnya ...

Foto Kompleks Kantor Baru Google, Berundak seperti Sawah

Tanggal: 30/12/2017

KOMPAS.com - Raksasa internet Google berencana membangun kompleks kantor baru di daerah Sunnyvale, California, Amerika Serikat. Proposal proyek kantor bernama “Caribbean” tersebut pekan lalu diajukan ke dewan kota terkait untuk evaluasi perizinan. Google turut mencantumkan ilustrasi penampakan calon kantor barunya itu nanti. Dari sini diketahui bahwa Google berencana membangun dua gedung berlantai lima. Dirancang berundak-undak mirip hamparan sawah, kedua gedung memiliki luas area kantor gabungan sebesar lebih dari 300.000 meter persegi dan sanggup menampung 4.500 karyawan. Undakan-undakan di luar gedung merupakan jalan untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda yang bisa digunakan untuk berpindah lantai. Namanya disebut sebagai “Caribbean” karena salah satu gedung beralamat di Caribbean Drive. Pembangunan kompleks kantor baru ini merupakan bagian dari rencana Google menjadikan daerah Sunnyvale sebagai pusat bisnisnya. Pada 2017, Google diketahui telah mencaplok sekitar 50 properti di Sunnyvale dengan nilai total sebesar 1 miliar dollar AS. “Google membuat investasi signifikan di Sunnyvale,” kata Mark Golan, kepala bagian real estate Google, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari The Mercury News, Jumat (29/12/2017). “Kami berniat mengembangkannya seiring waktu.” Kantor baru Google diperkirakan akan rampung dibangun secepatnya pada 2021 mendatang.

Selengkapnya ...

‹ First  < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >  Last ›